Ternyata, nggak ngurusin dokumen legal bikin startup kamu bermasalah

Mengembangkan startup seringkali membuat para founder fokus pada produk, pemasaran, dan pendanaan. Aspek legal sering terabaikan, padahal fatal dampaknya.

Baca juga: Ternyata salah atur alur kerja bikin startup kamu amburadul: Ini 4 kesalahan fatal

Masalah legal yang sepele di awal bisa menjadi bom waktu yang meledak di kemudian hari. Berikut adalah 3 kesalahan umum terkait dokumen legal dan cara menghindarinya.

1. Nggak punya perjanjian founder yang jelas

Saat awal membangun startup, banyak founder hanya mengandalkan kepercayaan. Mereka tidak membuat perjanjian tertulis tentang pembagian saham, tanggung jawab, atau mekanisme jika ada founder yang keluar.

Kesalahan ini akan menjadi bencana ketika startup mulai sukses atau justru menghadapi masalah. Konflik internal tentang kepemilikan atau kontribusi bisa menghancurkan startup dari dalam.

Cara menghindarinya:

1. Buat Perjanjian Founder (Founders’ Agreement) sejak awal: Dokumen ini harus mengatur pembagian ekuitas, peran dan tanggung jawab, hak suara, serta prosedur penyelesaian sengketa.
2. Atur Vesting Saham: Vesting memastikan saham founder didapatkan secara bertahap selama beberapa tahun. Ini melindungi startup jika ada founder yang keluar terlalu cepat.
3. Sertakan Klausul Buy-Sell: Klausul ini menentukan bagaimana saham founder yang keluar akan dibeli kembali oleh startup atau founder lain.

2. Mengabaikan kebijakan privasi dan TOS yang sesuai

Setiap startup, terutama yang berbasis digital, mengumpulkan data pengguna. Tanpa Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Syarat & Ketentuan Layanan (Terms of Service/TOS) yang jelas, kamu berisiko melanggar regulasi data.

Tidak adanya dokumen ini bisa menyebabkan denda besar, hilangnya kepercayaan pengguna, bahkan tuntutan hukum. Ini juga menghambat startup kamu jika ingin mendapatkan investasi.

Cara menghindarinya:

1. Susun Kebijakan Privasi yang Transparan: Jelaskan data apa yang dikumpulkan, bagaimana data digunakan, siapa yang memiliki akses, dan bagaimana pengguna bisa mengontrol datanya.
2. Buat Syarat & Ketentuan Layanan yang Komprehensif: Dokumen ini harus mencakup hak dan kewajiban pengguna, batasan tanggung jawab startup, dan prosedur penyelesaian perselisihan.
3. Patuhi Regulasi Data yang Berlaku: Sesuaikan dokumen kamu dengan regulasi seperti GDPR (untuk target pasar Eropa) atau UU ITE di Indonesia. Konsultasi dengan ahli hukum sangat disarankan.

3. Nggak mengurus hak kekayaan intelektual (HKI)

Produk, nama, logo, dan kode sumber adalah aset berharga startup kamu. Mengabaikan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek dagang dan hak cipta bisa berakibat fatal.

Pesaing bisa meniru atau menggunakan aset kamu tanpa izin. Kamu juga akan kesulitan melindungi inovasi kamu dari pihak lain.

Cara menghindarinya:

1. Daftarkan Merek Dagang: Segera daftarkan nama startup dan logo kamu sebagai merek dagang. Ini mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau mirip.
2. Amankan Hak Cipta: Hak cipta melindungi karya orisinil seperti kode sumber, desain UI/UX, dan konten. Meski hak cipta otomatis ada, pendaftaran bisa memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.
3. Gunakan Perjanjian NDA dan Pekerjaan (NDA & Work-for-Hire Agreements): Pastikan semua karyawan dan kontraktor menandatangani NDA untuk menjaga kerahasiaan informasi. Perjanjian kerja juga harus menyatakan bahwa semua kekayaan intelektual yang dibuat selama bekerja adalah milik startup.

Foto: Naim uddin / Unsplash